Rafteninfo.com – Jakarta, Badan Gizi Nasional (BGN) membatalkan pengadaan perangkat LED senilai sekitar Rp535 miliar. Kepala BGN Sudaryono menyebut pengadaan tersebut tidak tercantum dalam pagu anggaran dan tidak dibutuhkan.
Sudaryono mengatakan keputusan itu diambil setelah dirinya menjabat sebagai kepala badan. Ia menegaskan setiap pengadaan harus berangkat dari kebutuhan dan memberikan manfaat yang jelas.
“Saya masuk sebagai kepala badan, itu kemudian kami batalkan. Karena memang pagu anggarannya nggak ada,” kata Sudaryono di Gedung DPR RI, Kamis (3/9).
Efisiensi anggaran BGN membatalkan pengadaan LED
Menurut Sudaryono, BGN tidak ingin menggunakan anggaran negara untuk belanja yang tidak memiliki manfaat jelas. Ia mengingatkan bahwa anggaran tersebut berasal dari uang rakyat sehingga setiap rupiah harus dapat dipertanggungjawabkan.
“Kalau kita pengadaan itu bukan pengadaan karena pengin, tapi pengadaan itu karena memang diperlukan dan dibutuhkan. Sementara ini (LED) tidak dibutuhkan,” ujarnya.
Ia juga memastikan tidak ada pengadaan yang mengada-ada selama kepemimpinannya. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya BGN memperketat penggunaan anggaran.
Pagu MBG 2026 dipangkas Rp39 triliun
Selain membatalkan pengadaan LED, BGN melakukan efisiensi pada program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pagu anggaran BGN untuk 2026 yang semula mencapai Rp268 triliun kini menjadi sekitar Rp229 triliun.
Dengan demikian, BGN telah mengefisienkan sekitar Rp39 triliun. Salah satu langkahnya dilakukan melalui pemutakhiran data penerima manfaat MBG.
Jumlah penerima yang semula tercatat 63 juta orang turun menjadi sekitar 56 juta penerima. Penurunan itu terjadi karena terdapat sekitar 6 juta data penerima ganda maupun penerima yang belum menerima program.
BGN kembalikan Rp311 miliar ke negara
BGN juga menarik virtual account dari 414 dapur yang tercatat dalam sistem, tetapi belum beroperasi. Langkah tersebut menghasilkan pengembalian anggaran sekitar Rp311 miliar kepada negara.
Sudaryono mengatakan penyisiran anggaran masih berlanjut untuk menemukan peluang efisiensi lainnya. Ia membuka kemungkinan anggaran MBG pada 2027 berada di bawah Rp200 triliun, menyesuaikan target efisiensi yang akan dibahas bersama Kementerian Keuangan.
“Kami pastikan di bawah kepemimpinan kami itu tidak ada pengadaan yang mengada-ada,” kata Sudaryono.
