rafteninfo.com – Jakarta, kabar bahwa beli BBM subsidi harus tunjukkan STNK mulai September 2026 menimbulkan polemik di masyarakat. Pertamina Patra Niaga menegaskan, pemeriksaan STNK bukan kebijakan nasional.
Informasi tersebut muncul setelah sejumlah SPBU di Sumatra Selatan meminta konsumen menunjukkan STNK sebelum mengisi BBM bersubsidi. Petugas melakukan pemeriksaan setelah memindai kode QR pembelian BBM subsidi.
Pertamina Patra Niaga Regional Sumatra Bagian Selatan sebelumnya menjelaskan bahwa pengecekan itu merupakan bagian dari masa transisi, uji coba, dan sosialisasi. Namun, Pertamina Patra Niaga kemudian meminta mekanisme tersebut dibatalkan karena menimbulkan kesalahpahaman.
Beli BBM subsidi harus tunjukkan STNK bukan kebijakan nasional
VP Corporate Communication Pertamina Patra Niaga Kitty Andhora menyampaikan klarifikasi pada Jumat, 4 September 2026. Ia menegaskan bahwa kewajiban menunjukkan STNK untuk membeli BBM subsidi tidak berlaku sebagai kebijakan nasional.
Menurut Kitty, mekanisme pemeriksaan STNK merupakan rencana pengawasan lokal di wilayah Sumatra Selatan. Pertamina Patra Niaga juga telah meminta Regional Sumbagsel membatalkan penerapan mekanisme tersebut.
“Kami memahami respons dan perhatian masyarakat terhadap informasi yang beredar. Untuk itu, kami meminta Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Selatan untuk membatalkan implementasi mekanisme tersebut,” ujar Kitty, dikutip Antara, Jumat, 4 September 2026.
Ia menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang muncul akibat informasi tersebut. Klarifikasi ini sekaligus menegaskan bahwa masyarakat tidak menghadapi aturan nasional baru yang mewajibkan STNK saat membeli BBM bersubsidi.
Awal munculnya pemeriksaan STNK di SPBU Sumatra Selatan
Sebelumnya, video yang beredar di media sosial memperlihatkan petugas SPBU meminta konsumen menunjukkan STNK setelah kode QR pembelian BBM subsidi dipindai. Peristiwa itu kemudian memunculkan pertanyaan tentang kemungkinan perubahan syarat pembelian BBM bersubsidi.
Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel menjelaskan bahwa pemeriksaan tersebut masih dalam tahap transisi, uji coba, dan sosialisasi hingga 14 September 2026. Setelah masa transisi berakhir pada 15 September, konsumen yang tidak membawa STNK disebut tidak akan dilayani untuk pembelian BBM yang menjadi sasaran kebijakan tersebut.
Pemeriksaan itu dimaksudkan untuk mencocokkan identitas kendaraan dengan data pada kode QR pembelian BBM subsidi. Langkah tersebut juga diarahkan untuk mencegah pengisian berulang yang berpotensi menyebabkan penyalahgunaan BBM bersubsidi.
Pertamina Patra Niaga menegaskan bahwa pemeriksaan tersebut bukan untuk memeriksa apakah pemilik kendaraan telah membayar pajak. Fokusnya berkaitan dengan pencocokan data kendaraan dan pengawasan penyaluran BBM subsidi.
Jenis BBM subsidi yang beredar
BBM subsidi di Indonesia saat ini terdiri dari Pertalite dan Bio Solar. Pertalite dijual dengan harga Rp10 ribu per liter, sedangkan Bio Solar dihargai Rp6.800 per liter.
Keduanya menjadi sasaran pengawasan dalam penyaluran BBM bersubsidi. Karena itu, mekanisme pengawasan perlu disampaikan secara jelas agar tidak menimbulkan tafsir berbeda di lapangan maupun di tengah masyarakat.
Polemik pemeriksaan STNK menunjukkan pentingnya koordinasi sebelum kebijakan yang berdampak langsung kepada konsumen diterapkan. Pertamina Patra Niaga menyatakan setiap kebijakan penyaluran BBM yang memengaruhi masyarakat akan lebih dulu dikoordinasikan dengan regulator dan pihak terkait.
Koordinasi dengan regulator dan sanksi bagi penyalur
Pertamina Patra Niaga menyatakan kebijakan penyaluran BBM yang berdampak langsung kepada masyarakat akan dikoordinasikan dengan regulator. Koordinasi itu mencakup BPH Migas, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan terkait.
Perusahaan juga tetap melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap lembaga penyalur di seluruh wilayah operasionalnya. Pengawasan tersebut bertujuan memastikan subsidi diterima oleh masyarakat yang berhak.
Apabila ditemukan pelanggaran, Pertamina Patra Niaga akan memberikan sanksi sesuai tingkat pelanggaran. Sanksinya dapat berupa peringatan tertulis, skorsing, hingga pemutusan hubungan usaha.
Kitty menegaskan bahwa sanksi tersebut berlaku bagi lembaga penyalur yang terbukti melakukan pelanggaran. Dengan demikian, pengawasan tetap berjalan meskipun pemeriksaan STNK di Sumatra Selatan dibatalkan.
Kesimpulan
Kabar beli BBM subsidi harus tunjukkan STNK tidak mencerminkan kebijakan nasional. Pertamina Patra Niaga menyebut pemeriksaan tersebut sebagai rencana pengawasan lokal di Sumatra Selatan dan telah meminta penerapannya dibatalkan.
Masyarakat tetap perlu mengikuti informasi resmi terkait penyaluran Pertalite dan Bio Solar. Pertamina Patra Niaga juga memastikan pengawasan terhadap lembaga penyalur terus dilakukan agar subsidi tersalurkan kepada pihak yang berhak.
Pertanyaan yang sering diajukan
Apakah STNK menjadi syarat nasional untuk membeli BBM subsidi?
Tidak. Pertamina Patra Niaga menegaskan bahwa kewajiban menunjukkan STNK bukan kebijakan nasional.
Mengapa sejumlah SPBU di Sumatra Selatan sempat memeriksa STNK?
Pemeriksaan tersebut merupakan rencana pengawasan lokal yang berada dalam tahap transisi, uji coba, dan sosialisasi untuk mencocokkan data kendaraan dengan kode QR pembelian BBM subsidi.
Apakah pemeriksaan STNK berkaitan dengan pembayaran pajak kendaraan?
Tidak. Pemeriksaan tersebut ditujukan untuk mencocokkan identitas kendaraan dan mencegah pengisian berulang yang berpotensi menyebabkan penyalahgunaan BBM subsidi.
