Rafteninfo.com – Jakarta, pemindahan dana Huawei senilai US$ 1,3 miliar atau sekitar Rp 20 triliun dari rekening di London menjadi sorotan setelah dokumen rahasia mengungkap transaksi tersebut berlangsung lima hari setelah perusahaan didakwa pemerintah Amerika Serikat.
Transaksi itu disebut berlangsung pada 2 Februari 2019, tepat pada hari Sabtu. Sembilan petugas Bank Industri dan Komersial China (ICBC) ditarik untuk bekerja dan menyelesaikan pemindahan dana dalam hitungan jam. Proses tersebut dilaksanakan atas arahan kantor pusat ICBC di Beijing.
Pengungkapan ini berasal dari penyelidikan jurnalis internasional yang diterbitkan pada Kamis (17/9/2026). Dokumen yang ditinjau Konsorsium Jurnalis Penyelidikan Internasional (ICIJ) menunjukkan bahwa transaksi dilakukan di luar jam kerja dan melewati pemeriksaan keuangan yang semestinya berlaku.
Transaksi Berlangsung Setelah Dakwaan Amerika Serikat
Lima hari sebelum transaksi, Departemen Kehakiman Amerika Serikat mengajukan dakwaan resmi terhadap Huawei. Perusahaan asal China itu dituduh melakukan penipuan, melanggar sanksi internasional, serta melakukan pencucian uang.
Pada periode yang sama, Direktur Keuangan Huawei, Meng Wanzhou, telah ditangkap di Kanada atas permintaan Amerika Serikat. Kondisi tersebut mendorong kekhawatiran di internal ICBC London mengenai kemungkinan pembekuan aset Huawei oleh otoritas Amerika.
Catatan internal bank menyebut Huawei meminta penarikan seluruh simpanannya secara mendesak. Petugas pencegahan pencucian uang ICBC London menulis, “Ada kemungkinan Huawei berusaha memindahkan dana agar terhindar dari pembekuan aset oleh penyidik sanksi Amerika Serikat.”
Peringatan Petugas Kepatuhan Diabaikan
Petugas kepatuhan di London meminta agar transaksi ditunda sampai asal-usul dana memperoleh kejelasan. Namun, manajemen menolak permintaan tersebut. Kantor pusat ICBC di Beijing memerintahkan transaksi tetap berjalan meskipun prosesnya berlangsung di luar jam kerja resmi.
Dokumen itu juga menggambarkan Huawei sebagai “klien strategis” yang memperoleh perlakuan istimewa. ICBC merupakan bank milik negara terbesar di China. Dalam kasus ini, pemeriksaan ketat disebut beberapa kali dikesampingkan atas arahan dari Beijing.
Setelah dana dipindahkan, ICBC juga membuka rekening baru bagi Huawei di negara lain. Langkah tersebut memudahkan perusahaan mengatur pergerakan keuangannya. Seorang pengamat keuangan menilai bank milik China dapat beroperasi dengan aturan berbeda dari bank internasional lainnya.
“Jika harus memilih mengikuti peraturan pengawas negara tempat beroperasi atau perintah dari partai di Beijing, yang menang adalah Beijing,” ujar pengamat tersebut.
Keterkaitan dengan Pembiayaan Huawei
Dokumen yang sama mengungkap ICBC telah menyalurkan pinjaman lebih dari US$ 2 miliar untuk berbagai proyek Huawei sejak 2003. Pembiayaan itu mencakup proyek di Indonesia, Nigeria, Afrika Selatan, dan India.
Dukungan keuangan tersebut membantu Huawei menawarkan perangkat jaringan dengan harga murah di berbagai negara. Pada saat yang sama, pembiayaan itu memperluas pengaruh teknologi China di sejumlah kawasan dunia.
Karena itu, pemindahan dana miliaran dolar tersebut tidak hanya berkaitan dengan pengelolaan rekening perusahaan. Peristiwa itu juga memperlihatkan hubungan erat antara lembaga keuangan milik negara dan perusahaan teknologi strategis China ketika menghadapi tekanan hukum di luar negeri.
Sidang Huawei Dimulai di New York
Hampir tujuh tahun setelah peristiwa pemindahan dana, sidang terhadap Huawei baru dimulai di New York pada pekan ini. Jaksa penuntut menuduh perusahaan tersebut menjalankan pola kebohongan dan penipuan selama puluhan tahun. Mereka bahkan menyebut Huawei sebagai organisasi kriminal.
Pihak pembela menolak seluruh tuduhan itu. Menurut pembela, keberhasilan Huawei berasal dari kerja keras dan bukan dari tindakan kriminal. Proses persidangan akan menjadi arena untuk menguji tuduhan serta pembelaan masing-masing pihak.
Sementara itu, catatan mengenai transaksi di London menambah perhatian terhadap cara Huawei mengelola aset dan memperoleh dukungan finansial. Kasus tersebut juga menyoroti tantangan pengawasan bank ketika kepentingan perusahaan strategis berhadapan dengan aturan keuangan dan hukum lintas negara.
