Rafteninfo.com – Jakarta, COO BPI Danantara sekaligus Kepala BP BUMN Dony Oskaria membantah anggapan bahwa penyaluran kredit Himpunan Bank Negara (Himbara) untuk program pemerintah berisiko memicu kredit macet.
Dony menegaskan, kredit Himbara yang dijamin negara justru termasuk pembiayaan yang paling aman. Menurut dia, jaminan tersebut membuat bank memiliki kepastian pembayaran atas pinjaman yang disalurkan.
Pernyataan itu disampaikan Dony di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (7/9). Ia juga menjelaskan bahwa Himbara tidak secara langsung mendanai program pemerintah, melainkan memberikan pembiayaan dengan skema bisnis antarbadan usaha atau business to business (B2B).
Kredit Himbara Disebut Dijamin Negara
Dony menyebut kredit yang memiliki jaminan negara tidak seharusnya dipandang sebagai pembiayaan berisiko tinggi. Ia menilai, pinjaman tersebut tidak akan menimbulkan kredit macet selama kewajiban pembayaran tetap dijamin negara.
“Enggak, kredit yang paling secure itu kredit dijamin oleh negara kan? Jadi nggak mungkin macet kan? Dijamin oleh negara,” kata Dony.
Dari sisi perbankan, ia mengatakan skema tersebut juga memberikan rasa aman. Bank tetap menyalurkan kredit dengan mempertimbangkan mekanisme pembiayaan yang berlaku, sementara jaminan negara menjadi unsur penting dalam memastikan pengembalian pinjaman.
Himbara Tetap Menggunakan Skema Bisnis
Dony menegaskan Himbara tidak memberikan pendanaan secara langsung untuk menjalankan program pemerintah. Menurut dia, bank hanya menyalurkan kredit sesuai ketentuan normal dan berdasarkan hubungan bisnis antara pihak-pihak yang terlibat.
“Ya, kita hanya memberikan kalau itu kredit ya sesuai dengan kredit yang normal aja,” ujar Dony.
Penjelasan tersebut menempatkan pembiayaan Himbara dalam kerangka B2B. Dengan demikian, bank tetap menjalankan fungsi intermediasi melalui penyaluran kredit, bukan mengambil alih pelaksanaan program pemerintah.
Pinjaman Agrinas untuk Program Koperasi Desa
Sebelumnya, PT Agrinas Pangan Nusantara mengajukan pinjaman kepada Himbara. Dony menyebut pinjaman tersebut dijamin oleh negara.
Agrinas Pangan sebelumnya mendapatkan kucuran dana sebesar Rp240 triliun dari Himbara. Dana itu digunakan untuk mendukung pendanaan Koperasi Desa Kemitraan Mandiri Pangan (KDKMP) atau Kopdes.
Pinjaman tersebut memiliki nilai angsuran Rp40 triliun per tahun selama enam tahun. Pembayaran angsuran pertama kepada Himbara dijadwalkan berlangsung pada September 2026.
Pembayaran Menunggu Verifikasi BPKP
Skema pembayaran cicilan akan dilakukan setelah mendapatkan verifikasi dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Verifikasi itu menjadi bagian dari proses sebelum kewajiban pembayaran pinjaman berjalan.
KDKMP dikabarkan memperoleh fasilitas kredit dari bank Himbara dengan model pinjaman hingga Rp3 miliar untuk setiap gerai. Fasilitas tersebut diarahkan untuk mendukung kegiatan koperasi desa dalam program kemitraan pangan.
Dengan skema itu, pemerintah menempatkan jaminan negara sebagai dasar keamanan kredit. Sementara itu, Himbara tetap menyalurkan pembiayaan melalui mekanisme perbankan dan hubungan bisnis yang berlaku.
